PERATURAN KESEHATAN KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

PERATURAN KESEHATAN KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Tujuan Peraturan LK3 adalah untuk memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dikendalikan dengan baik (diperbaharui, dijalankan dan dipenuhi bagian-bagian terkait).

Undang-undang no. 32 Tahun 2009 Tentang Pengolahan Lingkungan Hidup

• AMDAL
  
• PP RI No.27 Tahun 2009 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
• PERMEN LH No. 11 Tahun 2006 tentang Rencana Usaha Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
• KEPMEN LH No.86 tentang Pedoman pelaksanaan upaya kelola lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UPL-UKL)
• Pengendalian Pencemaran Air
  
• PP RI No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (air sungai, sumur bor, sumur masyarakat).
• KEPMEN LH No.111 tahun 2003 tentang pedoman mengenai syarat dan tata cara perizinan serta pedoman kajian pembuangan air limbah ke sumber air.
• KEPMEN LH No.51 tahun 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri.
• Pengendalian Pencemaran Lingkungan
  
• PP RI No.41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara.
• PERMEN LH No.07 tahun 2007 tentang baku mutu emisi tidak bergerak bagi ketel uap.
• KEPMEN LH No.48 tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan.
• Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)
  
• PP RI No.74 tahun 2001 tentang bahan berbahaya beracun
• PERMEN LH No.03 tahun 2008 tentang cara pemberian simbol dan label bahan berbahaya dan beracun.
• KEPBAPEDAL No. 01 tahun 1995 tentang cara dan syarat penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970
Tentang Keselamatan Kerja

• Bidang K3 Pesawat Uap & Bejana Tekan
  
• Peraturan Uap tahun 1930
• PERMENAKER No. 01 tahun 1988 tentang kualifikasi & syarat-syarat operator pesawat uap.
• Bidang K3 Mekanik & Konstruksi Bangunan
  
• PERMENAKER No.05 tahun 1985 tentang pesawat angkut.
• PERMENAKER No. 04 tahun 1985 tntang pesawat tenaga & produksi.
• PERMENAKER No. 01 thun1989 tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator keran angkat
• Bidang Listrik
  
• KEPDIRJENBINAWAS No.311 tahun 2002 tentang sertifikasi kompetisi K3
• Bidang K3L
  
• PERMENAKER No.15 tahun 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja.
• KEPMENAKER No.51 tahun 1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja.
• KEPMENAKER No. 333 tahun 1989 tentang diagnosa dan pelaporan penyakit akibat kerja.
• Bidang K3 Kimia
  
• KEPMENAKER No. 187 tahun 1999 tentang pengendalian bahan kimia di tempat kerja.
• Penunjang
  
• KEPMENKES No. 261 tahun 1998 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja.

Kepmenaker No. 1135 tahun 1987 tentang bendera keselamatan kerja

DASAR – DASAR K3 (KESELAMATAN KESEHATAN KERJA)

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki/tiba – tiba yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda.

Dasar hukum yang mengatur keselamatan keselamatan kerja adalah :

1. UUD 1945 Pasal 27 ayat 2
   
2. UU No.13 Tahun 2003
   
3. UU No.01 Tahun 1970
   

1. UD 1945 Pasal 27 ayat 2 berbunyi :

    ” Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

2. UU No. 01 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

• Pasal 1 Tentang Tempat Kerja
  
  • Adanya tenaga kerja
    
  • Adanya usaha yang menghasilkan barang dan jasa
    
  • Adanya sumber bahaya
    
    • Ledakan
      
    • Kebakaran
      
    • Pencemaran lingkungan
      
• Pasal 2 Tentang tempat kerja didarat, tanah, permukaan air, dalam air dan diudara wilayah Hukum RI
  
• Pasal 8 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Badan, Kondisi Mental Dan Kemampuan Tenaga Kerja Baru
  
• Pasal 9 Tentang Kewajiban Pengurus Kepada Tenaga Kerja Baru
  
  • Menjelaskan dan menunjukkan pada tenaga kerja baru tentang :
    
    • Kondisi dan bahaya di tempat kerja
      
    • Menyediakan alat pelindung diri
      
    • Menjelaskan cara dan sikap bekerja aman
      

Siapakah pengurus itu ?

    Pengurus adalah salah seorang yang ditunjuk oleh pihak manajemen

• Pasal 10 Tentang Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan
  

  Fungsi P2K3L adalah wadah kerja sama peningkatan bidang K3 antara pihak manajemen dan pekerja
  

• Pasal 11 Tentang Kewajiban Pengurus Melaporkan Kecelakaan Kerja
  

• Pasal 12 Tentang Kewajiban Dan Hak Tenaga Kerja
  

  Kewajiban :
  

  • Memberikan keterangan pada pegawai pengawas
    
  • Memakai APD
    
  • Memenuhi dan mentaati syarat K3
    

  Hak :
  

  • Meminta pengurus untuk melaksanakan syarat K3
    
  • Menyatakan keberatan jika syarat K3 belum terpenuhi
    
• Pasal 13 Tentang Perlindungan Terhadap Orang Lain
  
• Pasal 14 Tentang Kewajiban Pengurus
  
  • Menempatkan UU No 1 tahun 1970 dan syarat K3
    
  • Memasang gambar dan bahan pembinaan K3
    
  • Menyediakan secara Cuma – cuma APD dan petunjuk K3 untuk tenaga kerja dan orang lain
    
• Pasal 15 Tentang Sanksi/denda
  

About these ads