PERATURAN KESEHATAN KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

24 Nov

PERATURAN KESEHATAN KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Tujuan Peraturan LK3 adalah untuk memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dikendalikan dengan baik (diperbaharui, dijalankan dan dipenuhi bagian-bagian terkait).

Undang-undang no. 32 Tahun 2009 Tentang Pengolahan Lingkungan Hidup

  • AMDAL
  • PP RI No.27 Tahun 2009 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
  • PERMEN LH No. 11 Tahun 2006 tentang Rencana Usaha Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
  • KEPMEN LH No.86 tentang Pedoman pelaksanaan upaya kelola lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UPL-UKL)
  • Pengendalian Pencemaran Air
  • PP RI No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (air sungai, sumur bor, sumur masyarakat).
  • KEPMEN LH No.111 tahun 2003 tentang pedoman mengenai syarat dan tata cara perizinan serta pedoman kajian pembuangan air limbah ke sumber air.
  • KEPMEN LH No.51 tahun 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri.
  • Pengendalian Pencemaran Lingkungan
  • PP RI No.41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara.
  • PERMEN LH No.07 tahun 2007 tentang baku mutu emisi tidak bergerak bagi ketel uap.
  • KEPMEN LH No.48 tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan.
  • Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)
  • PP RI No.74 tahun 2001 tentang bahan berbahaya beracun
  • PERMEN LH No.03 tahun 2008 tentang cara pemberian simbol dan label bahan berbahaya dan beracun.
  • KEPBAPEDAL No. 01 tahun 1995 tentang cara dan syarat penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970
Tentang Keselamatan Kerja

  • Bidang K3 Pesawat Uap & Bejana Tekan
  • Peraturan Uap tahun 1930
  • PERMENAKER No. 01 tahun 1988 tentang kualifikasi & syarat-syarat operator pesawat uap.
  • Bidang K3 Mekanik & Konstruksi Bangunan
  • PERMENAKER No.05 tahun 1985 tentang pesawat angkut.
  • PERMENAKER No. 04 tahun 1985 tntang pesawat tenaga & produksi.
  • PERMENAKER No. 01 thun1989 tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator keran angkat
  • Bidang Listrik
  • KEPDIRJENBINAWAS No.311 tahun 2002 tentang sertifikasi kompetisi K3
  • Bidang K3L
  • PERMENAKER No.15 tahun 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja.
  • KEPMENAKER No.51 tahun 1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja.
  • KEPMENAKER No. 333 tahun 1989 tentang diagnosa dan pelaporan penyakit akibat kerja.
  • Bidang K3 Kimia
  • KEPMENAKER No. 187 tahun 1999 tentang pengendalian bahan kimia di tempat kerja.
  • Penunjang
  • KEPMENKES No. 261 tahun 1998 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja.

Kepmenaker No. 1135 tahun 1987 tentang bendera keselamatan kerja

DASAR – DASAR K3 (KESELAMATAN KESEHATAN KERJA)

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki/tiba – tiba yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda.

Dasar hukum yang mengatur keselamatan keselamatan kerja adalah :

  1. UUD 1945 Pasal 27 ayat 2
  2. UU No.13 Tahun 2003
  3. UU No.01 Tahun 1970

1. UD 1945 Pasal 27 ayat 2 berbunyi :

    ” Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

2. UU No. 01 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

  • Pasal 1 Tentang Tempat Kerja
    • Adanya tenaga kerja
    • Adanya usaha yang menghasilkan barang dan jasa
    • Adanya sumber bahaya
      • Ledakan
      • Kebakaran
      • Pencemaran lingkungan
  • Pasal 2 Tentang tempat kerja didarat, tanah, permukaan air, dalam air dan diudara wilayah Hukum RI
  • Pasal 8 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Badan, Kondisi Mental Dan Kemampuan Tenaga Kerja Baru
  • Pasal 9 Tentang Kewajiban Pengurus Kepada Tenaga Kerja Baru
    • Menjelaskan dan menunjukkan pada tenaga kerja baru tentang :
      • Kondisi dan bahaya di tempat kerja
      • Menyediakan alat pelindung diri
      • Menjelaskan cara dan sikap bekerja aman

Siapakah pengurus itu ?

    Pengurus adalah salah seorang yang ditunjuk oleh pihak manajemen

  • Pasal 10 Tentang Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan

    Fungsi P2K3L adalah wadah kerja sama peningkatan bidang K3 antara pihak manajemen dan pekerja

  • Pasal 11 Tentang Kewajiban Pengurus Melaporkan Kecelakaan Kerja
  • Pasal 12 Tentang Kewajiban Dan Hak Tenaga Kerja

    Kewajiban :

    • Memberikan keterangan pada pegawai pengawas
    • Memakai APD
    • Memenuhi dan mentaati syarat K3

    Hak :

    • Meminta pengurus untuk melaksanakan syarat K3
    • Menyatakan keberatan jika syarat K3 belum terpenuhi
  • Pasal 13 Tentang Perlindungan Terhadap Orang Lain
  • Pasal 14 Tentang Kewajiban Pengurus
    • Menempatkan UU No 1 tahun 1970 dan syarat K3
    • Memasang gambar dan bahan pembinaan K3
    • Menyediakan secara Cuma – cuma APD dan petunjuk K3 untuk tenaga kerja dan orang lain
  • Pasal 15 Tentang Sanksi/denda
About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 75 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: